Gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah sepanjang Juni 2026 kembali menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari korupsi, kemiskinan, hingga efektivitas program pemerintah.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan pemerintah dalam program Catatan Demokrasi. Dialog berlangsung dinamis dengan masing-masing pihak menyampaikan pandangannya terkait kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Zahra, menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan bangsa dan bukan sekadar mengikuti arus opini publik.
Menurut Fatimah, generasi muda saat ini dihadapkan pada dua tantangan besar, yakni persoalan lama yang belum terselesaikan seperti korupsi, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta tantangan masa depan berupa persaingan global dan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
"Masalah masa lalu itu akan terus menghantui generasi masa kini untuk menghadapi masa depan jika tidak segera diselesaikan," ujar Fatimah.
Ia menilai korupsi masih menjadi persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius. Fatimah berpendapat bahwa penangkapan pelaku korupsi merupakan kewajiban aparat penegak hukum, bukan sebuah prestasi.
"Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek-proyek strategis pemerintah," katanya.
Fatimah juga menilai respons pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa sejauh ini masih minim dan belum sepenuhnya menunjukkan empati terhadap kritik yang disampaikan publik.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan terus berkomitmen memberantas korupsi.
Menurut Hasan, demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang telah berlangsung sejak awal berdirinya Republik Indonesia.
"Setiap pemerintahan selalu menghadapi demonstrasi mahasiswa. Itu bagian dari demokrasi," ujar Hasan.
Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, Hasan menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.
"Pemerintah bekerja berdasarkan fakta dan bukti. Ketika ditemukan pelanggaran, tindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu," kata Hasan.
Meski terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam, dialog antara mahasiswa dan pemerintah dalam forum tersebut menunjukkan ruang demokrasi masih terbuka. Kedua belah pihak sepakat bahwa kritik dan pengawasan publik tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia.
0 Komentar