Di tengah narasi besar tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi, ada satu realitas pahit yang sedang menggerogoti struktur sosial kita: merananya kelas menengah. Mereka adalah kelompok yang tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, namun tidak cukup kaya untuk kebal terhadap guncangan ekonomi.
Dalam sebuah diskusi mendalam di program Endgame bersama Gita Wirjawan, ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, membongkar anatomi ketidakpastian ini. Dari ancaman disrupsi kecerdasan buatan (AI) hingga badai geopolitik global, Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial.
Terjepitnya Kelas Menengah (Middle Class Squeeze)
Data menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Populasi kelas menengah Indonesia yang sempat mencapai puncaknya di angka 23% pada tahun 2018, kini menyusut menjadi 17% pada tahun 2023.
Realitas pahit kelas menengah ini sangat terasa di lapangan, di mana gaji 3 juta per bulan di Jakarta sudah tergolong sangat rendah dan habis hanya untuk sekadar bertahan hidup. Ketika kelompok ini tidak lagi memiliki sisa uang untuk berbelanja, rantai konsumsi terputus dan secara perlahan ikut mematikan napas UMKM lokal di tingkat akar rumput.
Fenomena ini sejalan dengan konsep "The Elephant Curve" yang digagas oleh ekonom Branko Milanovic. Jika kita melihat pertumbuhan pendapatan di Indonesia (2019-2023), kelompok 40% terbawah masih mencatat pertumbuhan positif karena ditopang oleh bantuan sosial (BLT, PKH). Kelompok 20% teratas juga menikmati pertumbuhan riil yang signifikan—mampu membeli gawai terbaru dan memenuhi arena konser. Namun, kelompok 50-80% (kelas menengah) justru mencatat pertumbuhan pendapatan yang negatif. Daya beli mereka tergerus hebat.
Chatib Basri mengingatkan kita pada "Paradox Chile". Negara tersebut memiliki pertumbuhan dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang tinggi, namun nyaris lumpuh oleh revolusi sosial pada 2019 karena kelas menengahnya merasa tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa lagi hanya mendesain kebijakan yang biner (hanya untuk si kaya dan si miskin). Perlu ada kebijakan spesifik yang menyasar kelas menengah, misalnya subsidi biaya energi untuk kapasitas listrik tertentu yang mayoritas digunakan kelompok ini.
Badai Makroekonomi dan Sempitnya Ruang Gerak
Masalah domestik ini diperparah oleh tekanan eksternal. Jika kebijakan proteksionis Amerika Serikat kembali menguat (seperti skenario deportasi massal pekerja migran), suplai tenaga kerja AS akan turun, inflasi akan naik, dan The Fed akan menahan suku bunga tetap tinggi. Efek dominonya jelas: Dolar AS menguat, dan mata uang emerging markets—termasuk Rupiah—akan tertekan.
Di titik ini, ruang kebijakan Indonesia sangat sempit. Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga karena risiko depresiasi Rupiah. Di sisi fiskal, tax ratio kita masih stagnan di kisaran 10-11%, sementara beban bunga utang mencapai sekitar Rp800 triliun per tahun.
Satu-satunya jalan keluar adalah reformasi struktural. Indonesia harus berbenah memperbaiki iklim investasi dan kepastian hukum. Perang dagang AS-Tiongkok seharusnya menjadi peluang relokasi pabrik ke Asia Tenggara. Namun saat ini, Vietnam lebih diuntungkan ketimbang Indonesia. Kepastian adalah mata uang baru; investor tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya butuh arah perbaikan regulasi yang konsisten.
Reformasi Pajak: Mengejar Kepatuhan, Bukan Tarif
Untuk memperlebar ruang fiskal, menaikkan tarif pajak bukanlah solusi pamungkas. Berdasarkan studi yang dilakukan Chatib Basri bersama ekonom dari MIT dan Harvard, menaikkan tarif tidak akan efektif jika basis pajaknya sempit. Saat ini, satu Account Representative (AR) di KPP Pratama harus mengawasi sekitar 4.000 wajib pajak—sebuah kemustahilan administratif.
Solusinya terletak pada restrukturisasi dan digitalisasi. Wajib pajak besar perlu difokuskan pada KPP Madya agar pengawasan lebih merata. Lebih dari itu, integrasi data antar-instansi (Samsat, e-commerce, perbankan) melalui inisiatif seperti Komite Transformasi Digital (KOTI) harus dipercepat. Dengan profiling berbasis data, kepatuhan akan meningkat, dan target tax ratio 15-20% bukanlah hal yang mustahil.
Disrupsi AI dan Transformasi Pendidikan
Di saat kelas menengah berjuang secara ekonomi, mereka juga dihantui oleh revolusi teknologi. Pekerjaan back-office dan call center terancam digantikan oleh AI. Sayangnya, adaptasi tenaga kerja (reskilling) berjalan lambat, dan regulasi pemerintah kerap tertinggal oleh kecepatan inovasi.
Menghadapi hal ini, sistem pendidikan kita harus dirombak secara radikal. Tujuan sekolah tidak boleh lagi sekadar melatih hafalan. Di era di mana AI bisa memberikan semua jawaban, nilai manusia justru terletak pada kemampuannya merumuskan pertanyaan yang kritis. LPDP dan institusi pendidikan tidak hanya bertugas membiayai, tetapi harus membangun ekosistem intelektual—menciptakan storyteller yang mampu meyakinkan dunia dengan bukti, bukan sekadar janji.
Bermain Cantik di Panggung Geopolitik Multipolar
Di kancah global, Indonesia memiliki keuntungan strategis: kita memiliki pasar yang besar dan sumber daya kritis seperti nikel. Menghadapi polarisasi AS dan Tiongkok, Indonesia tidak boleh terjebak dalam pilihan biner. Tiongkok adalah sumber teknologi, sementara negara-negara G7/AS adalah raksasa sumber modal.
Strategi terbaik adalah "merangkul kemajemukan" (multiplicity). Indonesia harus proaktif memainkan keanggotaan gandanya di berbagai forum (ASEAN, BRICS, OECD, RCEP) untuk menyeimbangkan kepentingan. Kita tidak perlu memilih antara Huawei atau iPhone; kita bisa merangkul keduanya melalui kerja sama trilateral, terutama dalam isu krusial seperti transisi energi yang membutuhkan pendanaan hingga $1 triliun—angka yang hanya bisa dicapai melalui blended finance (gabungan dana multilateral, swasta, dan filantropi).
Kesimpulan: Menolak Keputusasaan
Meningkatnya ketimpangan ekonomi secara global telah melahirkan tren politik populisme sayap kanan. Narasi ketakutan dan intimidasi lebih mudah "dijual" kepada masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi ketimbang narasi harapan.
Namun, mengutip Chatib Basri, "Negara ini punya harapan." Syaratnya, kita harus kembali berfokus pada pemerataan kesempatan. Kelas menengah harus diselamatkan, kolaborasi harus dikedepankan di atas ideologi, dan generasi muda harus dilatih untuk memilah fakta di era post-truth. Kepastian arah kebijakan dan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran adalah jangkar yang akan menahan kapal Indonesia agar tidak karam di tengah badai ketidakpastian.
Artikel ini disarikan dari diskusi publik dalam program Endgame bersama Gita Wirjawan dan Chatib Basri.
0 Komentar